Pembangunan jalan yang tendernya dimenangkan oleh CV. Anugrah Jaya Abadi berkantor di Gunung terang Bandar Lampung, dengan nilai kontrak Rp.372.000.000,00(Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
Dari nilai kontrak tersebut, dengan melihat kekecewaan masyarakat setempat, sudah jelas mengangkangi Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana disebutkan pada pasal 1 angka 42 yang berbunyi E-reverse Auction adalah metode penawaran harga berulang.
Tentunya penerapan Reverse Auction tersebut diharapkan agar mendapatkan pemenang tender yang benar-benar bagus, dan pengerjaannya dengan hasil sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
Kekecewaan warga diungkapkan oleh beberapa warga setempat saat awak media ini menyambangi dan melihat secara langsung pengerjaan proyek tersebut, diantara warga ada yang mengatakan bahwa mereka kecewa.
"Kami sudah sangat jelas kecewa dengan hasil pekerjaan pengecoran jalan kami ini, warga disini sudah sering membahas terkait mutu pengerjaan proyek jalan saat berkumpul atau ngobrol -ngobrol," ungkap warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Masih kata warga, bahwa pemerintah sudah bagus memperhatikan jalan mereka, akan tetapi pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut diduga main bangun asal jadi demi mendapatkan keuntungan yang besar.
"Pemerintah sudah bagus dengan membangun jalan kami ini, tapi pemborongnya mau ambil untung besar mungkin, sehingga dalam pengadukan Satu mesin molen hanya Setengah sak semen saja, jadi mana mungkin akan mendapatkan mutu yang bagus," ujar warga.
"Dari Satu mesin molen itu digelar untuk Satu meter dengan ketebalan tidak sampai 15 cm dan lebar juga ada yg kurang dari Dua meter. Itupun ditengahnya memang sudah dibuat lebih tinggi timbunannya sebelum di beri cor," bebernya.
Atas keluhan dari masyarakat tersebut, dan apa yang mereka ungkapkan kepada awak media ini, mereka sangat berharap agar pemerintah terkait maupun institusi berwenang segera melakukan kroscek di lapangan. Agar hasil pekerjaan jalan tersebut bisa bermutu bagus dan sesuai spesifikasi SNI.
"Harapan kami semoga pemerintah terkait maupun institusi berwenang segera melakukan kroscek di Pekon Way Panas ini, kalau begini diteruskan maka kami masyarakat yang akan rugi. Kemudian juga agar tidak terulang kembali pemborong yang mengerjakan proyek asal-asalan seperti ini," tutupnya. (Tomi)