JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengkritik keras kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, penghentian logistik merupakan langkah keliru yang dapat mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Logistik adalah Nadi Ekonomi, Bukan Penghambat Lalu Lintas
BHS menegaskan bahwa di negara-negara maju seperti China, Jepang, dan Malaysia, angkutan logistik tetap berjalan meski di tengah libur panjang. Logistik bersifat vital bagi keberlangsungan industri dan stabilitas harga barang di pasar.
“Logistik itu tidak mengenal libur. Jika dihentikan, efek bergandanya (multiplier effect) sangat luas. Dunia industri tidak bisa berhenti beroperasi begitu saja hanya karena pembatasan lalu lintas. Jika distribusi terhambat, harga barang akan naik dan inflasi tidak terhindarkan,” ujar BHS, Selasa (23/12/2025).
Risiko Demurrage dan Biaya Logistik Mahal
BHS yang juga alumni ITS Surabaya ini menyoroti dampak sistemik pada sektor ekspor-impor. Pembatasan operasional truk memicu risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan. Hal ini dinilai merusak reputasi logistik Indonesia di tingkat internasional.
Selain itu, penghentian sementara justru menciptakan penumpukan barang. Saat pembatasan dicabut, lonjakan distribusi yang tidak seimbang dengan kapasitas infrastruktur akan memicu kelangkaan armada dan lonjakan biaya angkut. "Sudah ekonomi terhambat, saat dibuka malah ongkos transportasi melonjak. Ini bukti salah kebijakan," tegasnya.
Solusi Strategis: Pengaturan Tarif dan Jalur Alternatif
BHS menilai Kementerian Perhubungan dan Kepolisian seharusnya melakukan manajemen trafik yang lebih cerdas tanpa mengorbankan sektor logistik. Beberapa poin solusi yang ditawarkan antara lain:
Optimalisasi Jalur: Memanfaatkan Jalur Selatan, Tengah, dan Utara Jawa secara maksimal, mengingat tingkat keterisian (load factor) di jalur selatan masih di bawah 5 persen.
Manajemen Tarif Publik: Memberikan diskon besar (hingga 50%) untuk transportasi publik jauh sebelum hari puncak (H-7 ke atas) untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal.
Tarif Progresif Mendekati Hari H: Sebaliknya, menaikkan tarif mendekati hari puncak untuk memecah kepadatan, bukan malah memberikan diskon atau tarif gratis di hari-H yang justru memicu penumpukan.
“Yang terjadi sekarang terbalik; mendekati hari-H malah digratiskan atau diberi diskon jalan tol. Akibatnya semua menumpuk di waktu yang sama. Ini adalah kesalahan manajemen transportasi,” kritik BHS.
Mendorong Keseimbangan Ekonomi
BHS mendesak pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara angkutan logistik dan angkutan penumpang. Baginya, logistik harus diprioritaskan untuk menjaga produktivitas nasional dan mendukung target Menteri Keuangan agar ekonomi tetap tumbuh stabil di angka 6,7 persen pada 2026.
“Tugas pemerintah adalah mengatur, bukan menghentikan. Dengan distribusi pergerakan yang merata, logistik tetap jalan, masyarakat tetap bisa berlibur, dan ekonomi nasional tetap sehat,” pungkasnya.