BANDAR LAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) strategis bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih berorientasi pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan transportasi publik di Lampung.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Mukhlis Basri, didampingi jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat tahun 2026.
Fokus Utama: Transparansi dan Efektivitas CSR
Dalam RDP tersebut, Komisi IV meminta pemaparan mendalam dari manajemen PT Pelindo mengenai alokasi dan realisasi dana CSR. Legislatif menekankan bahwa sebagai BUMN yang beroperasi di wilayah Lampung, Pelindo memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan infrastruktur di sekitar kawasan operasional maupun jalur logistik.
“Kami fokus pada efektivitas dan transparansi. Program CSR harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, terutama pada sektor yang terdampak langsung oleh aktivitas perhubungan,” ujar Mukhlis Basri.
Sinergi Lintas Sektor
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung beserta jajaran Kepala UPTD Terminal. Koordinasi ini bertujuan untuk:
Peta Jalan Infrastruktur: Menyelaraskan bantuan CSR Pelindo dengan titik-titik kerusakan atau kebutuhan pengembangan fasilitas perhubungan yang dikelola Pemprov.
Peningkatan Layanan: Memastikan dukungan swasta mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Penguatan Pengawasan: Membangun mekanisme koordinasi rutin agar realisasi program di lapangan dapat dipantau bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Komisi IV DPRD Lampung berharap RDP ini menjadi momentum bagi PT Pelindo Regional 2 Panjang untuk lebih proaktif dalam mendanai proyek-proyek sosial-infrastruktur yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi model kolaborasi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui aksesibilitas yang lebih baik.
“Ini adalah upaya kami memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kepentingan masyarakat Lampung harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak swasta,” pungkas Mukhlis.