BANDAR LAMPUNG, 3 Maret 2026 – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memberikan peringatan keras kepada Yayasan Siger Prakarsa Bunda terkait operasional SMA Siger. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar baru-baru ini, legislatif menyoroti tiga poin krusial: legalitas yayasan, status aset sekolah, serta pemenuhan jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Sekretaris Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Muhammad Suhada, menegaskan bahwa operasional sekolah tidak boleh mengabaikan standar pendidikan nasional, terutama terkait hak siswa untuk mendapatkan jam belajar yang cukup.
Penambahan Jam Belajar di Hari Sabtu Salah satu temuan mendesak dalam RDP adalah adanya kekurangan jam KBM bagi para siswa. Sebagai solusi jangka pendek, DPRD meminta pihak sekolah untuk menambah waktu belajar guna mengejar ketertinggalan.
“Kekurangan jam belajar akan ditutup dengan penambahan kegiatan belajar pada hari Sabtu. Hal ini wajib dilakukan agar standar kurikulum tetap terpenuhi,” ujar Suhada.
Legalitas Aset dan Syarat Anggaran Rp10 Miliar Terkait rencana dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar, DPRD menyatakan posisi "mengunci" anggaran tersebut hingga seluruh syarat administrasi terpenuhi. Saat ini, aset sekolah masih berstatus pinjam pakai dan legalitas yayasan masih dalam tahap pembenahan.
DPRD memberikan waktu satu pekan bagi pihak yayasan untuk menunjukkan progres perbaikan izin dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hingga akhir semester, DPRD telah menyiapkan langkah darurat.
“Kalau secara aturan belum selesai, maka anggaran belum bisa dikucurkan. Kita tunggu satu minggu ini. Jika nantinya perizinan menemui jalan buntu, opsi pemindahan siswa ke sekolah swasta lain akan segera disiapkan agar masa depan mereka tidak terganggu,” pungkas Suhada.
Komitmen Pelayanan Pendidikan Meskipun dihantui ketidakpastian izin, Komisi IV memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA Siger tetap berjalan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan demi menjaga psikologis siswa agar tetap fokus mengikuti pelajaran di tengah proses pembenahan birokrasi sekolah.