BANDAR LAMPUNG – Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (07/04/2026). Aksi yang berlangsung tertib ini menyuarakan berbagai isu krusial terkait penegakan hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak berpendapat baik di tingkat nasional maupun daerah.
Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta jajaran anggota DPRD dan pejabat Pemprov Lampung.
Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Dalam orasinya, mahasiswa menekankan pentingnya penguatan prinsip keadilan yang objektif dan transparan. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
Percepatan Penanganan Hukum: Harapan agar berbagai persoalan hukum di daerah segera diselesaikan secara tuntas.
Perlindungan Hak Pendapat: Mendorong pemerintah menjamin keamanan warga negara dalam bersuara di ruang publik.
Penyelesaian Konflik Sosial: Mendorong pendekatan konstruktif dan berkelanjutan dalam menangani isu-isu sosial di Lampung.
Jaminan Keamanan dan Tanpa Represi
Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, memberikan apresiasi tinggi atas kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara konstruktif. Dalam momentum bulan Syawal tersebut, Pangdam juga menegaskan komitmen institusinya untuk menjaga humanitas.
“Saya memastikan bahwa di wilayah Provinsi Lampung tidak akan ada tindakan represif terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk menjaga kondusivitas daerah,” tegas Pangdam. Ia juga berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat pimpinan pusat, termasuk Panglima TNI.
Komitmen Pengawalan oleh Legislatif
Ketua Komisi I DPRD Lampung, H. Garinca Reza Pahlevi, beserta anggota dewan lainnya menyatakan bahwa DPRD akan mencermati setiap poin tuntutan sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal aspirasi ini secara proporsional. Partisipasi masyarakat adalah pilar penting demokrasi yang harus kita jaga bersama dengan tetap mengedepankan etika dan peraturan perundang-undangan,” ujar Garinca.
Sinergi Pemerintah Daerah
Hadirnya jajaran pejabat Pemprov Lampung, termasuk Asisten III Sulpakar dan Kepala Kominfotik Ganjar Jationo, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengarkan suara publik. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan unsur TNI/Polri dalam menyambut massa aksi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Bumi Rua Jurai.