BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dengan mengajukan lima poin usulan prioritas pembangunan kepada Komisi V DPR RI. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik yang dipimpin oleh Hamka B. Kady di Bandar Lampung, Kamis (29/1/2026).
Gubernur Mirza menegaskan bahwa dengan APBD Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun, intervensi APBN adalah kunci utama untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur skala masif.
5 Poin Usulan Strategis Gubernur Lampung:
Transformasi Jalan Nasional:
Pengusulan pelebaran ruas strategis Bandar Lampung – Tanggamus – Biha guna menampung arus logistik pertanian dan batu bara.
Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional (contoh: ruas Liwa – Sumsel) agar pemeliharaan standar kemantapan jalan didanai pusat.
Akselerasi Logistik Kereta Api (Double Track):
Pembangunan jalur ganda pada segmen Giham – Martapura dan Sukamenanti – Kotabumi.
Tujuan: Memisahkan jalur penumpang dan logistik (Babaranjang) guna meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Modernisasi Transportasi Publik (BRT):
Pengadaan armada dan sistem Bus Rapid Transit (BRT) untuk Kota Bandar Lampung guna mengurai kemacetan dan menyediakan transportasi massal yang layak bagi masyarakat.
Konektivitas Kawasan "Kota Baru":
Dukungan anggaran untuk akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan dan pendidikan seluas 1.300 hektar. Kawasan ini diproyeksikan menampung 10 universitas sebagai solusi kepadatan ibu kota.
Penghapusan Bottleneck Logistik Tol-Pelabuhan:
Pembangunan jalan tol penghubung langsung Lematang – Pelabuhan Panjang untuk menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pusat ekspor-impor.
"APBD Lampung tidak memungkinkan untuk membangun sendirian secara masif. Kami butuh dukungan Komisi V untuk memperjuangkan anggaran pusat agar potensi ekonomi Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional dapat termanfaatkan optimal," ujar Gubernur Mirza.
Dukungan Legislatif Pusat
Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyambut positif paparan komprehensif tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk meninjau secara teknis usulan tersebut bersama mitra kementerian terkait (Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan) agar dapat masuk dalam skema pendanaan prioritas 2026.
[Image: Governor Rahmat Mirzani Djausal presenting a digital slide of the "Kota Baru" master plan and "Double Track" railway routes to the members of Commission V DPR RI during a formal dinner meeting at Lamban Sabah Resto]
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPR RI ini diharapkan menjadi titik balik percepatan infrastruktur di Lampung yang selama ini terkendala beban logistik lintas provinsi yang sangat berat.