Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat berencana segera menggelar hearing guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Pantai Labuhan Jukung Krui. Agenda tersebut dijadwalkan secepatnya sebagai bentuk respons atas polemik yang ramai diperbincangkan publik.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mad Muhizar, saat diwawancarai pada Rabu, 29 April 2026, di ruang kerjanya, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai informasi dari media maupun media sosial terkait persoalan tersebut.
Ia menyebut, DPRD akan menindaklanjuti persoalan itu pada awal Mei mendatang melalui pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus). Jika disetujui oleh anggota dewan, maka hearing akan segera dilaksanakan dengan menghadirkan instansi terkait.
"Kita akan undang dari Bapenda dan Pariwisata, akan kita dengarkan penjelasan mereka terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait tarif-tarif yang tidak wajar yg dikenakan oleh pihak pengelola,"
Menurutnya, DPRD akan membahas persoalan ini bersama instansi terkait guna mencari solusi atas dugaan kebocoran retribusi maupun ketidakwajaran dalam penarikan biaya fasilitas di kawasan wisata tersebut, khususnya di Labuhan Jukung.
Ia juga menegaskan pentingnya pembenahan pengelolaan sektor pariwisata di Pesisir Barat yang selama ini menjadi salah satu unggulan daerah. DPRD berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan dengan menertibkan oknum pengelola yang diduga melakukan pungli.
Lebih lanjut, Mad Muhizar menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait praktik penarikan biaya yang dinilai tidak sesuai aturan, mulai dari tiket masuk yang tidak sesuai ketentuan, biaya penggunaan tempat duduk, hingga pungutan fasilitas toilet yang dianggap tidak masuk akal.
Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan masyarakat yang menginginkan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman.
DPRD, lanjutnya, akan menelusuri kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa lembaganya akan terus mendengar dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan sektor pariwisata.
Dengan langkah hearing ini, DPRD Pesisir Barat berharap dapat menemukan solusi konkret guna memperbaiki tata kelola wisata, sehingga ke depan sektor pariwisata daerah dapat berkembang secara profesional dan sesuai harapan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial dugaan pungutan liar di kawasan wisata Pantai Labuhan Jukung Krui. Sejumlah wisatawan mengaku dipungut biaya tidak wajar, bahkan ada yang mencapai Rp300 ribu hanya untuk mendirikan tenda. Keluhan lainnya mencakup tarif parkir yang mahal hingga ratusan ribu rupiah, tiket masuk yang tidak sesuai dengan harga resmi, hingga dugaan manipulasi karcis.
Selain itu, wisatawan juga mengeluhkan adanya pungutan tambahan untuk fasilitas yang seharusnya sudah termasuk dalam tiket, seperti biaya tempat duduk dan penggunaan toilet yang dinilai tidak masuk akal. Bahkan, sejumlah pengunjung mengaku sudah diminta membayar sebelum mendapatkan tempat parkir. Kondisi ini memicu kekecewaan luas, hingga membuat sebagian wisatawan kapok dan enggan kembali berkunjung ke Labuhan Jukung Krui. (*)