BANDAR LAMPUNG – Cetak biru penataan kawasan masa depan Kota Baru kembali menunjukkan draf progres operasional yang konkret di sektor pelayanan dasar. Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mematangkan sasis persiapan akhir pengoperasian Sekolah Rakyat (SR) Permanen. Langkah taktis ini dikunci langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat koordinasi makro lintas sektor yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (25/6/2026).
Rapat koordinasi ini difungsikan sebagai forum integrasi tingkat tinggi guna menyatukan radar dukungan teknis dari berbagai instansi organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus utama sirkuit kerja ini adalah menggaransi kesiapan total seluruh aspek mulai dari sasis infrastruktur fisik, ketersediaan tenaga pendidik (guru), hingga sistem manajemen pendukung operasional, mengingat target kick-off pembelajaran dijadwalkan bergulir pada pertengahan Juli 2026 mendatang.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mengawal operasional Sekolah Rakyat di kawasan Kota Baru ini. Kita harus memastikan seluruh fasilitas sirkular dan sistem pendukung berfungsi optimal tanpa hambatan saat masa orientasi dimulai, agar anak-anak didik kita mendapatkan portofolio pendidikan yang maksimal,” tegas Sekdaprov Marindo Kurniawan secara berbobot.
Konstruksi Fisik Final: Siap Tampung 413 Peserta Didik Berprestasi
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, melepar laporan infografis yang mencatat bahwa draf pembangunan fisik gedung SR Permanen di Kota Baru saat ini telah resmi memasuki fase pembersihan akhir (finishing). Berdasarkan juknis data sekunder, institusi pendidikan terpadu ini dijadwalkan siap mengakomodasi sebanyak 413 peserta didik pada angkatan pertamanya.
Guna mengantisipasi fluktuasi kendala teknis pada masa transisi dari gedung darurat ke gedung permanen, Aswarodi menegaskan perlunya sinergi pentahelix yang ketat antardinas. Kebutuhan mendesak yang wajib dipenuhi dalam hitungan pekan ke depan meliputi jaminan ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, pos layanan kesehatan ramah anak, instalasi jaringan air bersih dan listrik, hingga ketersediaan moda transportasi penjemputan siswa.
Merespons draf kebutuhan tersebut, Sekdaprov mengingatkan jajarannya bahwa proyek Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program jaminan instrumen prioritas nasional dari pemerintah pusat. Keberadaannya sangat strategis dalam mencetak jangkar generasi penerus bangsa yang unggul guna menyongsong target Indonesia Emas 2045. Atas dasar itu, Marindo menginstruksikan pamong wilayah di tingkat kabupaten/kota untuk proaktif memfasilitasi mobilisasi siswa di lapangan.
Bentuk Gugus Tugas Transisi: Kawal Koridor Kesehatan dan Logistik
Sebagai draf aksi nyata dari rapat koordinasi ini, Sekdaprov Lampung resmi mengetuk palu pembentukan Tim Transisi Khusus. Gugus tugas lintas sektoral ini mengombinasikan draf kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik Provinsi Lampung guna mengawal keberlanjutan operasional sekolah secara sirkular dan terukur.
Fokus jangka pendek tim transisi ini diarahkan pada tiga juknis utama. Pertama, melakukan validasi dan sinkronisasi draf data siswa agar menolak terjadi duplikasi atau draf administrasi yang tercecer. Kedua, melakukan audit kelaikan kesehatan lingkungan sekolah, termasuk sanitasi dan ruang sirkulasi udara guna mencegah risiko penyakit.
Ketiga, memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar yang ketat. Melalui sasis komitmen birokrasi yang solid di pertengahan tahun 2026 ini, operasional SR Permanen Kota Baru diproyeksikan tidak hanya menjadi draf simbol pemulihan kawasan, melainkan menjadi sasis laboratorium sosial pendidikan inklusif terbaik di Provinsi Lampung. (***