BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat kualitas tertinggi dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebagai bukti nyata transformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, didampingi Sekdaprov Marindo Kurniawan, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Inovasi Digital Jadi Kunci Utama
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menyatakan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadirkan layanan yang lebih inovatif, transparan, dan responsif.
Beberapa inovasi yang menjadi sorotan antara lain:
*
Aplikasi Lampung In: Platform integrasi layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
*
Digitalisasi Pajak: Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non-tunai yang meminimalisir celah maladministrasi.
*
Responsivitas OPD: Peningkatan kecepatan penanganan keluhan masyarakat di berbagai sektor layanan dasar.
“Alhamdulillah, seluruh OPD kini berlomba-lomba menghadirkan layanan terbaik. Inovasi seperti sistem pembayaran non-tunai bukan hanya soal teknologi, tapi soal mempermudah rakyat dan menutup ruang pungli,” ujar Elly Wahyuni, Sabtu (31/1/2026).
Kepemimpinan yang Menggerakkan
Elly menilai keberhasilan meraih predikat zona hijau dengan kualitas tertinggi ini tidak lepas dari arahan strategis pimpinan daerah. Budaya kerja yang melayani mulai tertanam kuat di jajaran birokrasi Pemprov Lampung, sehingga potensi maladministrasi dapat ditekan secara signifikan.
[Image: Wakil Gubernur Jihan Nurlela holding the Ombudsman RI certificate, standing next to Sekdaprov Marindo Kurniawan and Ombudsman officials in Jakarta]
Harapan Keberlanjutan
Meski telah meraih predikat tertinggi, legislatif mengingatkan agar Pemprov tidak berpuas diri. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh unit kerja, termasuk hingga ke tingkat unit pelaksana di kabupaten/kota.
“Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami di DPRD akan terus mengawal agar inovasi-inovasi ini manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung secara merata,” pungkas Elly.
http://dlvr.it/TQgy2z