BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menyampaikan aspirasi krusial para petani Kabupaten Lampung Selatan secara langsung kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (29/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Lesty menyoroti ancaman krisis produksi padi di 17 kecamatan akibat buruknya infrastruktur pengairan dan distribusi.
Gagal Panen Berulang Akibat Luapan Way Sekampung
Lesty mengungkapkan kondisi miris di mana petani di Lampung Selatan seringkali mengalami gagal panen hingga empat kali dalam satu musim tanam. Hal ini dipicu oleh masalah teknis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di bawah otoritas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.
Setiap memasuki musim penghujan (November hingga April), ribuan hektare sawah terendam banjir akibat limpasan air yang tidak terkendali.
“Lampung Selatan adalah lumbung padi nasional penopang pasokan pangan Sumatera hingga Jawa. Namun, setiap hujan datang, petani kita menangis karena sawah terendam dan gagal panen. Penanganan alat berat yang ada saat ini masih bersifat bergantian dan belum menyentuh akar masalah,” tegas Lesty.
Kebutuhan Mendesak Jalan Usaha Tani (JUT)
Selain masalah banjir, efisiensi distribusi hasil panen terkendala oleh minimnya Jalan Usaha Tani (JUT). Lesty menekankan bahwa pembangunan jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan persawahan jauh lebih mendesak bagi kesejahteraan petani dibandingkan infrastruktur di kawasan perkantoran.
Tiga Poin Utama Aspirasi ke Kementerian PU:
*
Normalisasi Sungai: Penanganan menyeluruh pada DAS Way Sekampung guna mencegah banjir musiman.
*
Pembangunan JUT: Akselerasi pembangunan jalan produksi pertanian untuk menekan biaya logistik hasil panen.
*
Peningkatan Kuota Alat Berat: Penambahan armada eskavator dan sarana pendukung bagi wilayah terdampak banjir di Lampung Selatan agar penanganan tidak perlu mengantre lama.
Menjaga Status Lumbung Padi Nasional
Mengingat posisi strategis Lampung Selatan dalam rantai pasok pangan nasional, Lesty berharap Komisi V DPR RI dapat mengawal anggaran khusus untuk perbaikan infrastruktur pertanian di wilayah ini.
“Ini bukan hanya soal beton dan aspal, tapi soal kedaulatan pangan. Jika infrastruktur pengairan dan jalan tani tidak segera diperbaiki, status kita sebagai lumbung pangan akan terancam, dan petani akan terus terjebak dalam kerugian,” pungkasnya.
http://dlvr.it/TQgxnD